oleh : Inamul Haqqi Hasan*

Pendahuluan : Para Pendusta Agama
Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
Itulah orang yang menghardik anak yatim
dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (Al Ma’un 1-3)

Surat Al Ma’un, mungkin sebuah sebuah surat yang sudah dihafal oleh murid- murid TK, khususnya yang berbasis Islam. Tidak terlalu susah untuk menghafalnya, hanya 7 ayat pendek-pendek. Namun, jika dipahami lebih dalam, sesungguhnya surat ini membawa misi kemanusiaan Islam yang amat kuat. Sampai-sampai Sayyid Quthb menyebutnya sebagai memecahkan hakikat besar yang hampir mendominasi pengertian iman dan kufur secara total. Tidak ada yang lebih jelas dan lebih tegas daripada ketiga ayat ini dalam menetapkan hakikat yang mencerminkan ruh aqidah dan tabiat agama ini dengan cermin yang lebih tepat. (Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zilalil Qur’an, dikutip dari Said Tuhuleley, 2010). Ketiga ayat yang dimaksud Quthb adalah ayat 1-3 surat Al Ma’un, di mana di dalamnya menjelaskan siapa pendusta agama. Kriteria pendusta agama yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim, dan kriteria kedua adalah yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Menariknya, di sana terdapat kata “menganjurkan”, tidak langsung memberi makan orang miskin. Ahmad Mustafa Al Maraghy dalam kitab tafsir Al Maraghy menjelaskan bahwa jika kita mampu memberi makan orang miskin maka kewajiban kita adalah memberi, tetapi jika kita tidak mampu maka kewajiban kita adalah menganjurkan bagi yang mampu untuk memberi makan orang miskin.

Mari kita tarik dasar pemikiran di atas pada pembahasan yang lebih luas. Usaha-usaha menolong orang miskin pada era sekarang ini, tidak cukup dengan cara-cara konvensional memberi sejumlah uang atau sembako kepada beberapa orang miskin saja. Begitu juga usaha untuk menganjurkan memberi orang miskin, harus mengalami pembaruan agar hasilnya menyeluruh. Karena sesungguhnya yang ada di hadapan kita bukan hanya kemiskinan, tetapi juga pemiskinan, yang secara sederhana dapat diartikan dengan proses sistematik yang mengakibatkan orang lain menjadi miskin. Apalagi pada era globalisasi ini, ia telah mengakibatkan pengambilalihan kakuasaan negara untuk melakukan regulasi oleh kekuatan korporasi-korporasi transnasional. Globalisasi telah menciptakan “keyatiman” dan “kepiatuan” baru, yaitu yatim sosial dan budaya karena proses alienasi, serta yatim ekonomi dan politik karena proses marjinalisasi dan dominasi. Ketidakmampuan atau keengganan negara untuk melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak warga negaranya dan untuk mengatur kebijakan publiknya di berbagai bidang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, semakin lama semakin dilucuti oleh rezim liberalisasi yang berpihak pada modal (Habib Chirzin, 2010).

Secara materi, pemiskinan sudah tentu mengakibatkan semakin besarnya angka kemiskinan, entah apapun patokan statistiknya. Lebuh jauh dari itu, secara mental telah mengakibatkan adanya mental “trimo ing pandum” pada kalangan “kelas menengah ke bawah” (ameliorasi dari kata “kaum miskin”). Kondisi ini tentu semakin menjauhkan cita-cita masyarakat madani, masyarakat yang secara sosial ekonomi berdaulat, otonom, merdeka. Oleh karenanya, diperlukan ‘double action’ yang terorganisir dengan baik. Aksi yang pertama adalah aksi kultural berupa pemberdayaan masyarakat. Sedangkan aksi kedua adalah aksi struktural berupa advokasi. Tulisan ini merupakan sebuah sumbangan pemikiran bagi gerakan-gerakan mehasiswa.

Pemberdayaan Masyarakat : Modal Besar
Pemberdayaan adalah upaya bersama yang dilakukan secara aktif untuk membangun kemampuan dan penguasaan atas sumber ekonomi, sosial, budaya, dan kekayaan alam. Upaya pemberdayaan adalah kegiatan yang dilakukan sendiri agar bebas dari peminggiran dan dominasi. (Habib Chirzin, 2010). Upaya pemberdayaan masyarakat sekarang ini telah dilakukan beberapa organisasi masyarakat, dengan format maupun strategi masing-masing. Umumnya berupa pendidikan dan pendampingan teknis. ‘Aisyiyah misalnya, organisasi perempuan yang merupakan bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah ini mempunyai konsep Qaryah Thayyibah. Berupa desa-desa yang dibina dalam bidang keagamaan dan bidang sosial ekonomi, bahkan hingga pendidikan politik. Hingga kini telah lebih dari 280 desa di seluruh Indonesia yang menjadi desa binaan Aisyiyah. Di bidang ekonomi, beberapa desa binaan tersebut telah mampu menjadi sentra produksi makanan maupun kerajinan tertentu, yang tentu saja akan mengarah pada kedaulatan ekonomi penduduk desa tersebut.

Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat memang perlu kekuatan ‘modal’ tersendiri. Sayangnya, gerakan mahasiswa umumnya tidak cukup mempunyai ‘modal’ tersebut. Seringkali yang dilakukan gerakan mahasiswa adalah kegiatan bakti sosial model ‘minyak kayu putih’. Kegiatan memberi bantuan yang efeknya hanya kecil dan tidak bertahan lama. Kegiatan tersebut sesungguhnya sebatas melatih kepekaan sosial. Artinya, dampak yang muncul utamanya justru bagi mahasiswa itu sendiri, bukan bagi masyarakat. Atau sekedar menjadi pembuktian bahwa mereka mempunyai jiwa sosial, berfoto bersalaman dengan kepala desa sembari memegang sebungkus sembako dengan latar belakang bendera organisasi, itu sudah cukup memuaskan. Sedangkan bagi warga desa yang dibantu, sejatinya kedatangan orang-orang pintar itu tidak terlalu “berdampak sistemik” (meminjam istilah yang kini sedang tren). Namun, tidak perlu apatis terhadap kegiatan tersebut, sekurang-kurangnya kegiatan semacam ini masih positif, dan semoga saja menjadi awal atau latihan jika suatu saat mempunyai modal sosial yang mencukupi.

Advokasi : Agar tak Menjadi Pendusta Agama
Menurut Mansour Faqih, Alm., dkk, advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (incremental). Julie Stirling mendefinisikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik. Sedangkan menurut Sheila Espine-Villaluz, advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut (Adnan, 2005).

Jika dikembalikan ke dasar pemikiran tulisan ini, menurut penulis advokasi merupakan bentuk kekinian dari usaha menganjurkan memberi makan orang miskin, bagi sebuah gerakan mahasiswa. Artinya, jika sebuah gerakan mahasiswa masih kesusahan melakukan pemberdayaan masyarakat, gerakan mahasiswa tersebut haruslah melakukan advokasi, khususnya advokasi untuk memperjuangkan keadilan sosial (Mansour Faqih menyebutnya dengan istilah “advokasi keadilan sosial”). Atau jika dalam pengelempokan advokasi, yang seharusnya dilakukan gerakan mahasiswa adalah advokasi kelas, yaitu advokasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. (Edi Suharto, 2006).

Untuk itu, kader-kader gerakan mahasiswa harus memiliki kesadaran (self-awareness) terhadap kondisi sosial masyarakat, sekaligus harus mengetahui pengetahuan tentang kebijakan publik. Namun, sepertinya dua hal tersebut untuk saat ini cukup susah hadir. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan yang sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi berlaku sebagai “tempat karantina”. Ia mengurung siswa-siswanya dalam sekolah yang dipenuhi dengan aturan-aturan anti kebebasan dan menjauhkan penghuninya dari realita sosial. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan ideologi efisiensi yang mengkotak-kotakkan ilmu ke dalam spesialisasi dan superspesialisasi (Adi Sasono, 2010). Seolah melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial, baik itu pemberdayaan maupun advokasi, bagi pelajar dan mahasiswa adalah sesuatu yang bertentangan dengan tujuan lembaga pendidikan yang semata-mata ingin mencetak lulusan sesuai keinginan pasar, khususnya korporasi-korporasi raksasa dunia. Dalam kondisi ini, seorang mahasiswa punya keinginan masuk ke dalam sebuah gerakan mahasiswa sudah sesuatu yang layak disyukuri.

Penutup : Harapan bagi Gerakan Mahasiswa
Bagaimanpun kondisinya, sebuah gerakan mahasiswa haruslah tetap bertahan untuk mengayuh di tengah kesengsaraan umum (meminjam judul makalah Said Tuhuleley). Mahasiswa sebagai insan yang (semestinya) well-educated sekaligus well-informed, sudah menjadi modal sosial yang cukup sekurang-kurangnya untuk menganjurkan memberi makan orang miskin dalam model kekinian. Tugas gerakan mahasiswa selanjutnya adalah memberikan kesadaran akan realita, untuk menumbuhkan “kegelisahan-kegelisahan” pada jiwa-jiwa para makhluk entelek itu. Setelah itu muncul, selanjutnya tinggal mengorganisir, mengatur strategi, dan seterusnya.
Semoga sumbangan pemikiran yang tidak terlalu ‘wah’ ini dapat bermanfaat.
–Hanya Allah Yang Mengetahui secara Pasti –

*Penulis adalah staff divisi Media dan Advokasi Kauman Institute for civil society, mantan Ketua Bidang Keilmuan PK IMM UGM 2008-2009.

Daftar Inspirasi
Adnan. 2005. Strategi Advokasi. http://penghunilangit.blogspot.com/2005/08/strategi-advokasi.html, 9 Februari 2010.
Chirzin, Habib. Pemberdayaan Masyarakat : Tajdid Sosial Muhammadiyah di Tengah Globalisasi. Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Pra-Muktamar Satu Abad Muhammadiyah. Universitas Ahmad Dahlan, 6 Februari 2010.
Markus, Sudibyo et al. 2009. Masyarakat Islam yang Sebenar-benarnya: Sumbangan Pemikiran. Malang : Civil Islamic Institute.
Sasono, Adi. Menegakkan Kedaulatan Rakyat dalam Era Kompetisi Global. Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Pra-Muktamar Satu Abad Muhammadiyah. Universitas Ahmad Dahlan, 6 Februari 2010.
Sugiartoto, Agus Dody. Dasar-Dasar Advokasi. Presentasi disampaikan dalam Pembelajaran Kritis Kader Aktivis Gerakan.
Suharto, Edi. Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat. Makalah disampaikan dalam pelatihan Peran Pesantren Darut Tauhid dalam Menangani Kemiskinan di Bandung. Darut Tauhid Bandung, 17 Januari 2006.
Tuhuleley, Said. Mengayuh di Tengah Kesengsaraan Umum. Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Pra-Muktamar Satu Abad Muhammadiyah. Universitas Ahmad Dahlan, 6 Februari 2010.

Wacana neoliberalisme (biasa disingkat dengan neolib) sering mencuat belakangan ini. Apalagi di tengah kontestasi pilpres kemarin, isu ini kerap kali dianggap sebagai black campaign untuk memojokkan calon tertentu. Sampai-sampai, ada calon yang pada tahap awal kampanye-nya hanya memfokuskan diri untuk menanggapi tuduhan tersebut (baca: politik pencitraan).

Istilah Neolib mengutip dari Fuad Bawazier justru seringkali tidak dikenal oleh para ekonom (termasuk di dalamnya mahasiswa ekonomi). Memang istilah ini secara khusus diajarkan di Fakultas Sosial dan Politik. Namun, sangat tidak masuk akal ketika para ekonom pun tidak tahu menahu. Tidak jelas apa yang menjadi penyebabnya. Namun, istilah ini tidaklah baru sama sekali, karena beberapa tokoh dunia seperti Joseph Stiglitz (2002), Herbert Giersch (1961) dan bahkan M. Hatta (1959) pernah menuliskannya.

Merunut pada sejarah neolib di Indonesia, yang paling begitu kentara adalah jalan keluar yang diambil pada waktu krisis 1997. Karena pada waktu itu, upaya pemulihan yang dilakukan tidak lain adalah adopsi terhadap agenda neolib, yang terkenal dengan istilah Washington Consensus (Rizky dan Majdi, 2008:22). Belakangan, memang ada sedikit perubahan dalam konsensus tersebut, namun secara garis besar perubahan tersebut tidak substantif.

Sebagaimana yang terjadi di luar negeri, neolib bisa jadi merupakan tahapan mutakhir dari kapitalisme itu sendiri. Argumen ini bisa dibuktikan bila kita merunut gagasan kapitalisme periode awal (seperti masalah hak milik individu, kebebasan kompetisi antar individu dan mekanisme pasar). Dalam kasus kapitalisme ini, bangsa Indonesia pernah dijajah  (kolonialisme) selama ratusan tahun oleh antek-antek kapitalisme, yang bahkan sampai saat ini pun belum berakhir sepenuhnya.[1]

Maka dari itu, upaya pemulihan berbasis propaganda neolib (yang digawangi oleh IMF dan Bank Dunia) pada tahun 1997 mau tidak mau harus diambil Indonesia. Saat itu, penyebab krisis yang disebutkan antara lain: KKN akut, peran negara yang terlalu besar dalam perekonomian dan adanya kesalahan strategi pembangunan. Ujung-ujungnya, rekomendasi yang muncul justru disesuaikan dengan kebutuhan mekanisme kapitalisme internasional. Alih-alih menyebutkan bahwa penyebab krisis 1997 adalah terlalu bergantungnya Indonesia pada sistem ekonomi dunia, justru yang muncul adalah kurang kapitalisnya sistem perekonomian Indonesia.[2] Sehingga, solusinya adalah membuka pasar seluas mungkin (market oriented). Serta membuka diri pada pihak asing dalam semua lini perekonomian, tidak hanya pada arus ekspor-impor melainkan juga pada arus keluar-masuk modal.

Untuk membuktikan betapa berbahayanya propaganda neolib, ada baiknya juga untuk memaparkan butir-butir Washington Consensus yang disepakati lebih dari dua dekade lalu oleh Presiden AS Ronald Reagan dan Perdana Menteri Inggris Margaret Thacher, yaitu:

1. Pasar Bebas (Free Market).

2. Privatisasi (Penjualan BUMN)

3. Deregulasi (menghilangkan aturan yang membatasi perusahaan. Misalnya aturan perusahaan asing dilarang mendirikan pom bensin di Indonesia)

4. Liberalisasi (membuka pasar dengan menghilangkan penghalang/pajak yang membatasi ekspor/impor)

5. Pengurangan peran pemerintah

6. Pengurangan pajak bagi menengah ke atas

7. Memotong Pelayanan Publik (seperti menyerahkan Perusahaan Air Minum ke swasta, Privatisasi Pendidikan, Rumah Sakit, dan sebagainya)

8. Pengurangan Subsidi Barang seperti BBM, Air, Listrik

Untuk membuktikan telah berlakunya poin-poin tersebut sebenarnya amat mudah sekali.J Justru di era pasca reformasi, pemberlakukan konsensus ini semakin digalakkan. Privatisasi BUMN ke tangan asing (Indosat, Telkomsel, dsb), biaya kesehatan dan pendidikan yang makin melambung, kenaikan (baca: penyesuaian) harga BBM menjadi pemandangan yang berulang kali terjadi, dan masih banyak lagi. Maka, dengan melihat berbagai kenyataan yang terjadi di masyarakat. Masihkah kita berpikir kita tidak sedang dijajah oleh neolib?

———————————

Di masa mendatang, ada satu agenda neolib yang belum terlaksana. Menurut Revrisond Baswir (Dosen FE UGM), salah satunya adalah amandemen (lebih tepatnya membuang) pasal 33 UUD ’45. Pasal itu memang menjadi basis konstitusional ekonomi kerakyatan kita. Logikanya, bila tanpa mengamandemen UUD saja neolib dapat bebas berkeliaran. Apalagi bila konstitusi itu hilang?

Pertanyaan terakhir, akankah sebagai gerakan mahasiswa kita tinggal diam saja? Atau justru, hanya cukup berdoa agar negara ini tidak segera dimuseumkan?
Bahan Diskusi Keilmuan. Selasa, 8 Desember 2009.

[2] Ibid. Hlmn 23

Kata ideologi yang tersemat dalam judul di atas dimaksudkan untuk ideologi dalam ranah praksis, bukan konsep – teoritis. Secara konsep saya 100 % yakin bahwa setiap organisasi memiliki tulisan – tulisan hitam di atas putih yang menggambarkan ideologi dari organisasi tersebut.

Dan organisasi di sini bisa diartikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan ideologi, mulai dari organisasi kesiswaan, organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan, dan negara pun bisa masuk ke dalamnya.

Makna Ideologi

Soeranto Puspowardoyo mengatakan, ” Ideologi adalah keseluruhan pandangan, cita-cita, atau rangkaian nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan secara konkrit dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Atau pendapatnya Jindar Tamimy yang mengatakan bahwa ideologi berasal dari kata idea dan logos, yaitu ajaran atau ilmu pengetahuan yang secara sistematis dan menyeluruh membahas gagasan, cita-cita, angan-angan, atau gambaran dalam pikiran untuk mendapatkan keyakinan mengenai hidup dan kehidupan yang benar dan tepat.

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ideologi itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pandangan

2. Tujuan

3. Ajaran atau cara.

Untuk menjadi suatu ideologi, yang kemudian dibawa oleh suatu organisisasi, ketiga unsur tidak bisa berdiri sendiri. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Sekarang sudah mengertilah kita, bahwa ideologi sebenarnya tidak hanya meliputi tujuan akhir yang akan dicapai, tapi ada sesuatu yang lebih mendasar lagi dari sekedar tujuan, yaitu paradigma atau cara pandang atau pandangan hidup. Paradigma yang benar, yang bersumber dari prinsip – prinsip yang benar, akan melahirkan tujuan dan cara yang benar.

Gambaran sederhana tentang hal ini adalah, bahwa ideologi itu tidak hanya sekedar perkara kendaraan (yang sering kita analogikan sebagai organisasi itu sendiri), yang digunakan untuk mengantarkan ke kota tujuan (yang kadang kita analogikan sebagai tujuan organisasi),  tapi juga meliputi pengetahuan peta perjalanan ke kota tujuan. Peta inilah pandangan hidup tadi. Peta yang benar, akan mampu mengantarkan kita pada kota tujuan yang benar pula. Sebaliknya, perjalanan tanpa pengetahuan peta yang benar mengenai kota tujuan, meskipun dengan kendaraan bagus, sangat rawan untuk tersesat.

Para pendiri organisasi tidak akan lepas dari ideologi ini. Kesepakatan ideologi membuahkan satu organisasi. Tapi yang jadi masalah adalah generasi penerus dari organisasi ini. Organisasi apapun. Dari generasi ke generasi, suatu organisasi tidak luput dari masalah erosi ideologi. Ada proses pengikisan ideologi dalam organisasi, baik disengaja oleh oknum tertentu maupun akibat kelalaian para “penjaga gawang” organisasi.

Terkikisnya pemahaman tentang ideologi ini mengakibatkan ideologi hanya sebatas tulisan. Ideologi tidak berjalan secara praktek. Ini adalah penyakit kronis yang melanda organisasi. Gejala-gejala akut yang sering muncul adalah terjadinya kekecewaan antar personal, sikap saling sikut, hilangnya sikap saling percaya, saling mencurigai, miskin kader, dan pada akhirnya terjadi perpecahan atau muncul sempalan-sempalan. Kalau pun masih ada orang yang bertahan dalam organisasi penyakitan seperti ini, ada 2 kemungkinan yang menjadi dasar pertimbangan baginya untuk bertahan. Pertama, dia ingin menyelamatkan organisasinya. Yang seperti ini sangat sedikit jumlahnya, dan kadang tidak dikenal orang. Atau yang kedua, dia ingin bonceng organisasi tersebut untuk membawanya sampai pada tujuan pribadinya. Tujuan pribadi manusia ada banyak macamnya, seperti : kedudukan, nama baik, dikenal orang, pasangan cantik / ganteng / shaleh, bermain-main, menghabiskan waktu bersama teman dan kesenangan dunia lainnya. Biasanya – kalau tidak semuanya, orang dengan pertimbangan yang kadua ini bila apa yang dicarinya tidak dia dapatkan, tidak akan bertahan lama juga.

Bila suatu organisasi tanpa “ideologi”, yang terlihat adalah “kebancian” karakter. Tidak memiliki warna yang jelas. Tidak jelas genre-nya. Sikap ambivalen akan sering muncul. Memiliki standar ganda kebenaran. Sehingga persoalan demi persoalan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, hanya menjadi perdebatan kusir antar personal dalam organisasi.

Bila suatu organisasi tanpa “ideologi”, semangat pun juga tidak ada, karena tidak tahu apa yang sedang dan akan diperjuangkan. Tidak memiliki arah gerakan yang jelas karena dis-orientasi. Organisasi hanya dijadikan tempat kumpul, curhat, iuran bulanan, arisan, ngerumpi, dan bermain – main. Dan masih banyak lagi dampak negatif yang sering muncul ke permukaan. Dan bila masalah mendasar ini tidak segera diselesaikan, masalah demi masalah yang bersifat internal akan senantiasa muncul. Artinya, keruntuhan organisasi sudah mengancam.

Dalam fisik manusia maupun dalam suatu organisasi tidak lepas dua masalah, yaitu masalah kronis dan masalah akut. Kronis berarti sesuatu yang mendasar, dan sering kali tidak tampak dan tidak terasa rasa “sakit”nya. Akan tetapi, masalah kronis adalah akar bagi tumbuhnya masalah-masalah akut. Akut berarti sesuatu yang muncul ke permukaan, yang sering dirasakan rasa “sakit” nya dan yang menjadi pusat perhatian untuk segera mendapatkan penanganan. Orang sering kali terjebak dan berkutat dalam permasalahan akut ini, sehingga lalai terhadap permasalahan kronis yang dideritanya. Padahal selama masalah kronis belum diselesaikan, masalah-masalah yang bersifat akut tidak akan pernah bisa selesai.

Contoh, ketika orang menderita hipertensi. Ketika kambuh, masalah yang sering muncul adalah sakit kepala. Ini adalah masalah akutnya. Orang biasanya terus lari mencari aspirin, bodrex, dsb. utk menyembuhkan sejenak sakit kepala ini. Derita ini akan terus terjadi (secara temporal) jika permasalah kronisnya tidak diselesaikan. Permasalahan kronis penyakit hipertensi adalah adanya endapan garam pada pembuluh yang mempersempit saluran pembuluh darah. Endapan garam inilah masalah kronisnya. Bila endapan ini dapat dihilangkan, sakit kepala yang biasa kambuh -secara rutin- tidak akan terjadi lagi.

Demikian juga halnya dengan permasalah di dalam organisasi. Kita sering terjebak dalam permasalah akut yang memang menyakitkan, seperti kekecewaan antar personal, sikap saling sikut, hilangnya sikap saling percaya, saling mencurigai, persaingan negatif, hilang semangat juang, tidak komitmen dan sebagainya. Saking asyiknya dengan permasalahan akut, biasanya kita lalai dan lengah untuk menelurusi permasalah mendasar yang memang tak tampak dan tak terasa sakitnya.

Henry David Thoreau pernah mengatakan, ” Daripada seribu kali memangkas ranting dan cabang pohon kejahatan, akan lebih efektif bila Anda sekali saja memenggal akarnya.”

Ideologi, itulah akar dari setiap organisasi. Dan, barangkali itulah yang menjadi biang keladi dari permasalahan-permasalahan dalam organisasi.

*Alumni IMM UGM