oleh : Inamul Haqqi Hasan*

Pendahuluan : Para Pendusta Agama
Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
Itulah orang yang menghardik anak yatim
dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (Al Ma’un 1-3)

Surat Al Ma’un, mungkin sebuah sebuah surat yang sudah dihafal oleh murid- murid TK, khususnya yang berbasis Islam. Tidak terlalu susah untuk menghafalnya, hanya 7 ayat pendek-pendek. Namun, jika dipahami lebih dalam, sesungguhnya surat ini membawa misi kemanusiaan Islam yang amat kuat. Sampai-sampai Sayyid Quthb menyebutnya sebagai memecahkan hakikat besar yang hampir mendominasi pengertian iman dan kufur secara total. Tidak ada yang lebih jelas dan lebih tegas daripada ketiga ayat ini dalam menetapkan hakikat yang mencerminkan ruh aqidah dan tabiat agama ini dengan cermin yang lebih tepat. (Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zilalil Qur’an, dikutip dari Said Tuhuleley, 2010). Ketiga ayat yang dimaksud Quthb adalah ayat 1-3 surat Al Ma’un, di mana di dalamnya menjelaskan siapa pendusta agama. Kriteria pendusta agama yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim, dan kriteria kedua adalah yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Menariknya, di sana terdapat kata “menganjurkan”, tidak langsung memberi makan orang miskin. Ahmad Mustafa Al Maraghy dalam kitab tafsir Al Maraghy menjelaskan bahwa jika kita mampu memberi makan orang miskin maka kewajiban kita adalah memberi, tetapi jika kita tidak mampu maka kewajiban kita adalah menganjurkan bagi yang mampu untuk memberi makan orang miskin.

Mari kita tarik dasar pemikiran di atas pada pembahasan yang lebih luas. Usaha-usaha menolong orang miskin pada era sekarang ini, tidak cukup dengan cara-cara konvensional memberi sejumlah uang atau sembako kepada beberapa orang miskin saja. Begitu juga usaha untuk menganjurkan memberi orang miskin, harus mengalami pembaruan agar hasilnya menyeluruh. Karena sesungguhnya yang ada di hadapan kita bukan hanya kemiskinan, tetapi juga pemiskinan, yang secara sederhana dapat diartikan dengan proses sistematik yang mengakibatkan orang lain menjadi miskin. Apalagi pada era globalisasi ini, ia telah mengakibatkan pengambilalihan kakuasaan negara untuk melakukan regulasi oleh kekuatan korporasi-korporasi transnasional. Globalisasi telah menciptakan “keyatiman” dan “kepiatuan” baru, yaitu yatim sosial dan budaya karena proses alienasi, serta yatim ekonomi dan politik karena proses marjinalisasi dan dominasi. Ketidakmampuan atau keengganan negara untuk melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak warga negaranya dan untuk mengatur kebijakan publiknya di berbagai bidang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, semakin lama semakin dilucuti oleh rezim liberalisasi yang berpihak pada modal (Habib Chirzin, 2010).

Secara materi, pemiskinan sudah tentu mengakibatkan semakin besarnya angka kemiskinan, entah apapun patokan statistiknya. Lebuh jauh dari itu, secara mental telah mengakibatkan adanya mental “trimo ing pandum” pada kalangan “kelas menengah ke bawah” (ameliorasi dari kata “kaum miskin”). Kondisi ini tentu semakin menjauhkan cita-cita masyarakat madani, masyarakat yang secara sosial ekonomi berdaulat, otonom, merdeka. Oleh karenanya, diperlukan ‘double action’ yang terorganisir dengan baik. Aksi yang pertama adalah aksi kultural berupa pemberdayaan masyarakat. Sedangkan aksi kedua adalah aksi struktural berupa advokasi. Tulisan ini merupakan sebuah sumbangan pemikiran bagi gerakan-gerakan mehasiswa.

Pemberdayaan Masyarakat : Modal Besar
Pemberdayaan adalah upaya bersama yang dilakukan secara aktif untuk membangun kemampuan dan penguasaan atas sumber ekonomi, sosial, budaya, dan kekayaan alam. Upaya pemberdayaan adalah kegiatan yang dilakukan sendiri agar bebas dari peminggiran dan dominasi. (Habib Chirzin, 2010). Upaya pemberdayaan masyarakat sekarang ini telah dilakukan beberapa organisasi masyarakat, dengan format maupun strategi masing-masing. Umumnya berupa pendidikan dan pendampingan teknis. ‘Aisyiyah misalnya, organisasi perempuan yang merupakan bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah ini mempunyai konsep Qaryah Thayyibah. Berupa desa-desa yang dibina dalam bidang keagamaan dan bidang sosial ekonomi, bahkan hingga pendidikan politik. Hingga kini telah lebih dari 280 desa di seluruh Indonesia yang menjadi desa binaan Aisyiyah. Di bidang ekonomi, beberapa desa binaan tersebut telah mampu menjadi sentra produksi makanan maupun kerajinan tertentu, yang tentu saja akan mengarah pada kedaulatan ekonomi penduduk desa tersebut.

Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat memang perlu kekuatan ‘modal’ tersendiri. Sayangnya, gerakan mahasiswa umumnya tidak cukup mempunyai ‘modal’ tersebut. Seringkali yang dilakukan gerakan mahasiswa adalah kegiatan bakti sosial model ‘minyak kayu putih’. Kegiatan memberi bantuan yang efeknya hanya kecil dan tidak bertahan lama. Kegiatan tersebut sesungguhnya sebatas melatih kepekaan sosial. Artinya, dampak yang muncul utamanya justru bagi mahasiswa itu sendiri, bukan bagi masyarakat. Atau sekedar menjadi pembuktian bahwa mereka mempunyai jiwa sosial, berfoto bersalaman dengan kepala desa sembari memegang sebungkus sembako dengan latar belakang bendera organisasi, itu sudah cukup memuaskan. Sedangkan bagi warga desa yang dibantu, sejatinya kedatangan orang-orang pintar itu tidak terlalu “berdampak sistemik” (meminjam istilah yang kini sedang tren). Namun, tidak perlu apatis terhadap kegiatan tersebut, sekurang-kurangnya kegiatan semacam ini masih positif, dan semoga saja menjadi awal atau latihan jika suatu saat mempunyai modal sosial yang mencukupi.

Advokasi : Agar tak Menjadi Pendusta Agama
Menurut Mansour Faqih, Alm., dkk, advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (incremental). Julie Stirling mendefinisikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik. Sedangkan menurut Sheila Espine-Villaluz, advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut (Adnan, 2005).

Jika dikembalikan ke dasar pemikiran tulisan ini, menurut penulis advokasi merupakan bentuk kekinian dari usaha menganjurkan memberi makan orang miskin, bagi sebuah gerakan mahasiswa. Artinya, jika sebuah gerakan mahasiswa masih kesusahan melakukan pemberdayaan masyarakat, gerakan mahasiswa tersebut haruslah melakukan advokasi, khususnya advokasi untuk memperjuangkan keadilan sosial (Mansour Faqih menyebutnya dengan istilah “advokasi keadilan sosial”). Atau jika dalam pengelempokan advokasi, yang seharusnya dilakukan gerakan mahasiswa adalah advokasi kelas, yaitu advokasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. (Edi Suharto, 2006).

Untuk itu, kader-kader gerakan mahasiswa harus memiliki kesadaran (self-awareness) terhadap kondisi sosial masyarakat, sekaligus harus mengetahui pengetahuan tentang kebijakan publik. Namun, sepertinya dua hal tersebut untuk saat ini cukup susah hadir. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan yang sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi berlaku sebagai “tempat karantina”. Ia mengurung siswa-siswanya dalam sekolah yang dipenuhi dengan aturan-aturan anti kebebasan dan menjauhkan penghuninya dari realita sosial. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan ideologi efisiensi yang mengkotak-kotakkan ilmu ke dalam spesialisasi dan superspesialisasi (Adi Sasono, 2010). Seolah melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial, baik itu pemberdayaan maupun advokasi, bagi pelajar dan mahasiswa adalah sesuatu yang bertentangan dengan tujuan lembaga pendidikan yang semata-mata ingin mencetak lulusan sesuai keinginan pasar, khususnya korporasi-korporasi raksasa dunia. Dalam kondisi ini, seorang mahasiswa punya keinginan masuk ke dalam sebuah gerakan mahasiswa sudah sesuatu yang layak disyukuri.

Penutup : Harapan bagi Gerakan Mahasiswa
Bagaimanpun kondisinya, sebuah gerakan mahasiswa haruslah tetap bertahan untuk mengayuh di tengah kesengsaraan umum (meminjam judul makalah Said Tuhuleley). Mahasiswa sebagai insan yang (semestinya) well-educated sekaligus well-informed, sudah menjadi modal sosial yang cukup sekurang-kurangnya untuk menganjurkan memberi makan orang miskin dalam model kekinian. Tugas gerakan mahasiswa selanjutnya adalah memberikan kesadaran akan realita, untuk menumbuhkan “kegelisahan-kegelisahan” pada jiwa-jiwa para makhluk entelek itu. Setelah itu muncul, selanjutnya tinggal mengorganisir, mengatur strategi, dan seterusnya.
Semoga sumbangan pemikiran yang tidak terlalu ‘wah’ ini dapat bermanfaat.
–Hanya Allah Yang Mengetahui secara Pasti –

*Penulis adalah staff divisi Media dan Advokasi Kauman Institute for civil society, mantan Ketua Bidang Keilmuan PK IMM UGM 2008-2009.

Daftar Inspirasi
Adnan. 2005. Strategi Advokasi. http://penghunilangit.blogspot.com/2005/08/strategi-advokasi.html, 9 Februari 2010.
Chirzin, Habib. Pemberdayaan Masyarakat : Tajdid Sosial Muhammadiyah di Tengah Globalisasi. Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Pra-Muktamar Satu Abad Muhammadiyah. Universitas Ahmad Dahlan, 6 Februari 2010.
Markus, Sudibyo et al. 2009. Masyarakat Islam yang Sebenar-benarnya: Sumbangan Pemikiran. Malang : Civil Islamic Institute.
Sasono, Adi. Menegakkan Kedaulatan Rakyat dalam Era Kompetisi Global. Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Pra-Muktamar Satu Abad Muhammadiyah. Universitas Ahmad Dahlan, 6 Februari 2010.
Sugiartoto, Agus Dody. Dasar-Dasar Advokasi. Presentasi disampaikan dalam Pembelajaran Kritis Kader Aktivis Gerakan.
Suharto, Edi. Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat. Makalah disampaikan dalam pelatihan Peran Pesantren Darut Tauhid dalam Menangani Kemiskinan di Bandung. Darut Tauhid Bandung, 17 Januari 2006.
Tuhuleley, Said. Mengayuh di Tengah Kesengsaraan Umum. Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Pra-Muktamar Satu Abad Muhammadiyah. Universitas Ahmad Dahlan, 6 Februari 2010.

Oleh: Muhammad Ghufron Mustaqim*)

Konteks dan Identifikasi Masalah

BEM KM UGM adalah organisasi mahasiswa yang secara struktural memiliki jangkauan kekuasaan terluas di kalangan mahasiswa UGM. Institusi ini merupakan organisasi di mana mahasiswa-mahasiswa UGM tidak sebatas belajar berorganisasi, namun sekaligus belajar membumikan keintelektualitasan mereka ke dalam aksi-aksi nyata, baik itu dengan mencermati kebijakan pemerintah-rektorat, maupun melakukan aksi-aksi sosial kemanusiaan.

Namun yang menarik untuk diperhatikan saat ini, adalah bagaimana mahasiswa UGM melihat BEM KM UGM itu sendiri dan juga apakah BEM KM ini mampu merefleksikan keanekaragaman mahasiswa-mahasiswa UGM.

Tulisan ini secara terbuka beropini tentang masalah-masalah BEM KM UGM, mulai dari kepemimpinan, kehomogenan anggota, hingga deligitamasi organisasi oleh publik mahasiswa UGM.

Rezim Bunderan yang Terus Berkuasa

Sejak keikutsertaan Partai Bunderan dalam demokrasi kampus tahun 1998, sejak itu juga Partai Bunderan selalu berhasil mengaruk suara terbanyak sehingga berhak menempatkan kadernya menjadi presiden BEM KM UGM untuk masa periode satu tahun. Tren ini masih terus berlangsung hingga pada Pemilu terakhir 15-17 Desember 2009, yang menghasilkan Aza El Munadiyah (22) sebagai calon presiden BEM KM UGM 2010. Setiap tahunnya Partai Boulevard, Partai Balairung, dan beberapa partai tidak tetap, hadir sebagai kompetitor, tetap saja tidak berhasil mengungguli Partai Bunderan.

Melihat keberhasilan Partai Bunderan selalu modominasi lebih dari 10 tahun ini, hadir pertanyaan, apakah selama kurun waktu itu mahasiswa UGM puas akan kepemimpinan kader Bunderan, sehingga menarik untuk selalu dipilih?Ataukah pola perkaderan yang bagus? Ataukah sebab yang lain?

Pertama, kepuasaan mahasiswa terhadap kinerja BEM KM UGM seharusnya berkorelasi positif dengan tingkat partisipasi mahasiswa UGM dalam pemira. Karena mahasiswa menganggap bahwa BEM KM merupakan organisasi strategis, terpandang, dan berpengaruh bagi mereka, maka untuk memastikan bahwa aspirasi mereka terwadahi mereka menyemarakkan pemira. BEM KM yang dipimpin oleh Bunderan dalam lebih dari 10 masa kepemimpinan ternyata tidak dapat membuktikan bahwa BEM KM UGM memenuhi kepuasaan publik mahasiswa ini. Tingkat partisipasi Pemira tetap rendah. Dari estimasi jumlah mahasiswa S1 UGM sebanyak 38.000 mahasiswa, tidak lebih dari 34% (13.000) mahasiswa menggunakan hak suaranya . Sehingga tidak tepat mengatakan, kesuksesan Partai Bunderan dalam setiap Pemira adalah akibat prestasi kadernya yang menjabat Presiden BEM KM.

Kedua, Partai Bunderan yang mendeklarasikan sifatnya sebagai partai Rabbaniah, Terbuka, Egaliter, dan Demokratis ini mengusung tema-tema dakwah Islam dalam rekruitmen anggotanya. Dinilai bahwa tema ini begitu populis dikalangan mahasiswa yang haus akan pemahaman keagamaan karena menemukan “minumannya” ketika aktif bergabung di Partai ini, sehingga banyak dikatakan bahwa Partai Bunderan sukses melakukan kaderisasi. Namun data dapat menjadi hakim yang objektif, di mana ternyata tingkat pemilih Partai Bunderan dari tahun ke tahun relatif sama, fluktuatif, dan tidak ada peningkatan yang signifikan, bergerak di angka 3.500 plus minus 500. Hal ini membuktikan bahwa basis massa Partai Bunderan tidak mengalami pelebaran, artinya eksklusif pada golongan yang tetap. Memang, partai ini setidaknya bisa dikatakan mampu memelihara jumlah massanya, namun ini tidak berarti bahwa pengakderannya sukses. Siklus sosial menjelaskan bahwa dalam sebuah komunitas, ketika beberapa anggota komunitasnya pergi, maka pengganti yang datang memiliki sifat atau karakter yang relatif sama dengan anggota yang meninggalkan. Hal ini terjadi dalam kondisi normal ketika tidak ada perubahan lingkungan eksternal yang drastis. Terdapat hukum keseimbangan. Dalam konteks ini adalah, mahasiswa-mahasiswa UGM memang setiap tahun ada yang lulus (termasuk kader Partai Bunderan), namun juga ada yang masuk. Dari sebagian yang masuk ini memiliki karakter dan sifat yang sama dengan mereka yang lulus, berupa kehausan keagamaan yang nantinya bergabung menjadi kader Bunderan. Karena suatu pengkaderan dikatakan sukses apabila mampu “menghauskan” mahasiswa yang pada dasarnya tidak “haus”, maka ketika Partai Bunderan hanya memiliki basis massa tetap pada golongon tersebut yang pada dasarnya “sudah haus”, tidak bisa dikatakan pengkaderannya sukses.

Ketiga, kedua penjelasan di atas membuat kita harus berpikir ulang tentang sebab kemenangan Bunderan di setiap pemilu. Setelah mengetahui bahwa kesuksesannya bukan akibat faktor internal Partai Bunderan (kesuksesan kepemimpinan dan kaderisasi yang baik), masih menyisakan faktor eksternal untuk dianalisis. Penulis mengatakan bahwa Partai Bunderan menang bukan karena dia baik, namun karena mahasiswa jemu dengan BEM KM UGM, tidak puas, memandang institusi ini tidak penting, sehingga mengakibatkan tingginya tingkat apatisme mahasiswa untuk berpartisipasi dalam Pemira. Dan tentunya ini merugikan partai-partai lain yang tidak berkuasa sebagai weaker actor, karena tidak dapat menambah massanya—yang pada akhirnya tidak bisa menyaingi Partai Bunderan. Dengan kata lain, dosa Partai Bunderan ini tidak meyebabkan mahasiswa apatis kepada Partai Bunderan secara khusus, namun mengeneralisasikan keapatisannya terhadap seluruh aktor utama yang terlibat dalam Pemilu, termasuk partai-partai lain yang tidak men-drive BEM KM UGM. Di sinilah timbul ketidakfairan, di mana hal ini berkonsekuensi kepada ketidakmungkinan partai lain menambah masa, sedangkan Partai Bunderan tidak perlu menambah, hanya memelihara massa, pasti menang.

Deligitimasi Publik

Deligitimasi mahasiswa terhadap BEM KM UGM tak pelak lagi karena institusi ini memiliki permasalahan-permasalahan vital di dalamnya.

Pertama, jangka waktu rezim Bunderan memimpin BEM KM UGM yang begitu lama, mampu menciptakan sebuah kultur yang tumbuh secara alami di kalangan pejabat-pejabat di dalamnya. Kultur itu ialah BEM KM UGM yang homogen dan monoperspektif. Orang-orang di dalamnya memimpin bukan untuk memperlihatkan kepemimpinan yang merefleksikan kemajemukan mahasiswa-mahasiswa UGM, namun lebih mengorientasikannya pada bagaimana mempertahankan dan menajamkan kultur ini yakni dengan merekrut anggota-anggota yang jinak dan tidak membahayakan keeksistensian kultur tersebut. Hal ini menyebabkan katidakpercayaan publik mahasiswa terhadap kepemimpinan BEM KM UGM, karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam menentukan prioritas gerakan kampus—sebab unsur yang mewakili mereka tidak ada di BEM KM. DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) bukan tempat yang relevan untuk mewakili kemajemukan mahasiswa UGM (walaupun tetap penting), karena ini adalah tugas BEM KM sebagai simbol organisasi mahasiswa UGM, di kalangan dalam maupun luar, untuk mencermikankan mahasiswa-mahasiswanya.

Kedua, motif politik ekstra kampus yang biasanya dikaitkan dengan partai politik nasional tertentu, menciptakan reluktansi mahasiswa untuk percaya terhadap independensi ideologi dan tujuan politik BEM KM UGM. Fenomena luar biasa di berbagai universitas Indonesia, bahwa BEM mereka dinahkodai dan didominasi oleh sebuah kelompok yang memiliki nilai-nilai sama antara satu universitas satu dengan yang lainnya. Hal ini menyebabkan publik menduga bahwa ada misi politik khusus mengapa para anggota kelompok ini begitu getol memenangkan pemilu di setiap kampus. Dalam lingkup UGM, timbul unconscious agreement diantara mahasiswa bahwa “sudahlah mengapa kita perlu percaya dan empati kepada BEM KM UGM ketika institusi ini tidak bersih dari kepentingan sebuah golongan untuk kemenangan salah satu partai nasional , dan bukannya mewakili kepentingan keragaman mahasiswa UGM!” Tentunya persepsi ini buruk ketika BEM KM UGM ingin mendapatkan legitimasi publik. Karena pada akhirnya, mahasiswa lebih memilih organisasi-organisasi lain untuk mengekspresikan perspektif dan keragaman mereka, dan menutup mata terhadap BEM KM UGM.

Kultur politik homogen dan monoperspektif serta motif politik ekstra kampus, merupakan masalah besar di dalam BEM KM UGM yang harus diselesaikan apabila institusi ini ingin mendapatkan legitimasi publik. Revitalisasi adalah hal mutlak untuk benar-benar mencerminakan BEM KM UGM kepluralitasan dan kemajemukan mahasiswa UGM.

Isyu Terkini: Ciri Akademis Mahasiswa yang Terkorbankan untuk Jabatan

Kompas, Jum’at 29 Januari 2010, membuat berita yang cukup menggemparkan di kalangan pembaca mahasiswa UGM. Kompas memberitakan bahwa BEM KM UGM akan melantik presiden 2010 terpilih Aza El Munadiyah (Mahasiswa Jurusan Fisika, MIPA UGM, 2006) walaupun tidak diakui pihak rektorat karena IP-nya hanya 1,96. Pihak rektorat mengatakan bahwa nilai ini terlalu rendah untuk seorang pemimpin mahasiswa, bahkan di dalam peraturan seharusnya mahasiswa ini sudah di DO.

Presiden BEM KM UGM, berdasarkan logika bahwa intitusi ini (seharusnya) merupakan refleksi dari kehidupan kampus mahasiswa UGM, memiliki konsekuensi bahwa dia harus bisa menjadi simbol keintelektualitasan mahasiswa UGM. Pemimpin ini bertanggung jawab untuk memberikan teladan kepada mahasiswa-mahasiswa lain—yakni sukses organisasi sekaligus akademis, dan juga bertanggungjawab membawa citra kecerdasan mahasiswa-mahasiswa UGM bagi masyarakat luas.

Sangat disayangkan apabila BEM KM UGM memiliki pemimpin yang secara akademis memprihatinkan. Beberapa justifikasi yang sering muncul antara lain: a) Beginilah konsekuensi seorang aktivis yang memperjuangkan aspirasi mahasiswa sehingga menomorduakan akademis, dan b) Mengapa tidak digagalkan sebelum pemira berlangsung.

Negasi pernyataan pertama adalah memperjuangkan mahasiswa dan sukses akademis merupakan dua hal yang tidak mutually exclusive. Artinya seorang mahasiswa bisa mencapai keduanya karena tidak harus mengorbankan salah satunya untuk sukses di salah satu yang lain. Kuncinya terdapat pada kualitas dan keprofesionalitasan pribadi mahasiswa tersebut dalam memenejemen waktu dan kekonsistensian memperoleh keduanya. Apabila presiden terpilih saat ini terbukti gagal secara akademis, maka pertanyaannya adalah apakah dirinya memiliki pribadi yang berkualitas dan profesioanal, sehingga pantas menjadi presiden BEM KM UGM? Para intelektual di kalangan mahasiswa UGM pasti gelisah dengan fenomena ini. Namun bisa saja mereka tidak gelisah, dan ini malah menjadi pertanda buruk bagi BEM KM UGM, karena tidak dihiraukan, hanya dikesampingkan, dan dibiarkan oleh individu-individu di dalam universitas. Karena kegelisahan berarti perhatian, maka ketika itu tidak ada maka BEM KM UGM pun dianggap tidak ada. Oleh karena itu, pencapaian akademisi yang baik bagi presiden BEM KM tetaplah hal yang wajib untuk kebaikan pemimpin itu sendiri dan juga institusi yang dipimpinnya.

Negasi pernyataan kedua simple, terlepas dari dugaan kolaboratif Partai Bunderan dengan Panitia Pemilu, penulis bertanya, apakah mahasiswa yang mencalonkan diri menjadi Presiden itu tidak sadar bahwa ketika ia pada akhirnya terpilih akan menjadi simbol keintelektualitasan mahasiswa UGM? Apakah dirinya tidak malu memiliki pencapaian akademis yang rendah, kok mencalonkan pemimpin? Apakah dengan modal yang redah tersebut dirinya percaya diri kalau akan mendapatkan simpati dan rasa hormat dari mahasiswa-mahasiswa yang dipimpinnya? Ketiga pertanyaan ini mengantarkan pada penilaian bahwa mahasiswa yang bersangkutan sudah buta dengan jabatan. Faktor-faktor lain —yang sebenarnya menjadi pendukung untuk kesuksesan kepemimpinannya, dianggap tidak penting.
Kekuasaan adalah segalanya untuk mempertahankan rezim dan kultur yang sudah lama dibangun. Penilaian mahasiswa-mahasiswa lain yang gelisah terhadap hal ini tidaklah penting, karena presiden terpilih ini memimpin BEM KM UGM sebenarnya bukan untuk merefleksikan kepentingan mahasiswa-mahasiswa UGM, namun untuk kesenangan kelompok yang mendukungnya saja. Beginilah ciri akademis mahasiswa yang terkorbankan untuk sebuah jabatan!

Pada akhirnya, penulis mengharapkan BEM KM dan orang-orang di dalamnya yang menjadi aktor utama penggerak, untuk mendengar pergumulan mahasiswa-mahasiswa yang mengkritiknya, dan berbenah diri. Dan bagi mahasiswa-mahasiswa UGM, penulis berpesan, bahwa ketika kita tidak bisa percaya kepada para pemimpin dan organisasi yang menaungi kita, kita tidak harus menunggu perubahan datang dari mereka. Karena kita harus percaya bahwa kekuatan kolektif kita, yang didukung dengan intelektualitas dan disokong dengan keberagaman, bahkan mampu memindahkan sebuah gunung. Kita adalah pemegang warisan keagungan UGM dengan segala title yang disandangnya. Maka mengapa kita tidak mulai bekerjasama untuk segera memiliki BEM KM UGM sesuai dengan keinginan kita bersama?

Yogyakarta, 2 Februari 2010

*) Penulis merupakan mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional UGM 2009. Penulis memiliki minat dalam pengkajian pergerakan politik kampus sekaligus praktisi.

Kata ideologi yang tersemat dalam judul di atas dimaksudkan untuk ideologi dalam ranah praksis, bukan konsep – teoritis. Secara konsep saya 100 % yakin bahwa setiap organisasi memiliki tulisan – tulisan hitam di atas putih yang menggambarkan ideologi dari organisasi tersebut.

Dan organisasi di sini bisa diartikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan ideologi, mulai dari organisasi kesiswaan, organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan, dan negara pun bisa masuk ke dalamnya.

Makna Ideologi

Soeranto Puspowardoyo mengatakan, ” Ideologi adalah keseluruhan pandangan, cita-cita, atau rangkaian nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan secara konkrit dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Atau pendapatnya Jindar Tamimy yang mengatakan bahwa ideologi berasal dari kata idea dan logos, yaitu ajaran atau ilmu pengetahuan yang secara sistematis dan menyeluruh membahas gagasan, cita-cita, angan-angan, atau gambaran dalam pikiran untuk mendapatkan keyakinan mengenai hidup dan kehidupan yang benar dan tepat.

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ideologi itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pandangan

2. Tujuan

3. Ajaran atau cara.

Untuk menjadi suatu ideologi, yang kemudian dibawa oleh suatu organisisasi, ketiga unsur tidak bisa berdiri sendiri. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Sekarang sudah mengertilah kita, bahwa ideologi sebenarnya tidak hanya meliputi tujuan akhir yang akan dicapai, tapi ada sesuatu yang lebih mendasar lagi dari sekedar tujuan, yaitu paradigma atau cara pandang atau pandangan hidup. Paradigma yang benar, yang bersumber dari prinsip – prinsip yang benar, akan melahirkan tujuan dan cara yang benar.

Gambaran sederhana tentang hal ini adalah, bahwa ideologi itu tidak hanya sekedar perkara kendaraan (yang sering kita analogikan sebagai organisasi itu sendiri), yang digunakan untuk mengantarkan ke kota tujuan (yang kadang kita analogikan sebagai tujuan organisasi),  tapi juga meliputi pengetahuan peta perjalanan ke kota tujuan. Peta inilah pandangan hidup tadi. Peta yang benar, akan mampu mengantarkan kita pada kota tujuan yang benar pula. Sebaliknya, perjalanan tanpa pengetahuan peta yang benar mengenai kota tujuan, meskipun dengan kendaraan bagus, sangat rawan untuk tersesat.

Para pendiri organisasi tidak akan lepas dari ideologi ini. Kesepakatan ideologi membuahkan satu organisasi. Tapi yang jadi masalah adalah generasi penerus dari organisasi ini. Organisasi apapun. Dari generasi ke generasi, suatu organisasi tidak luput dari masalah erosi ideologi. Ada proses pengikisan ideologi dalam organisasi, baik disengaja oleh oknum tertentu maupun akibat kelalaian para “penjaga gawang” organisasi.

Terkikisnya pemahaman tentang ideologi ini mengakibatkan ideologi hanya sebatas tulisan. Ideologi tidak berjalan secara praktek. Ini adalah penyakit kronis yang melanda organisasi. Gejala-gejala akut yang sering muncul adalah terjadinya kekecewaan antar personal, sikap saling sikut, hilangnya sikap saling percaya, saling mencurigai, miskin kader, dan pada akhirnya terjadi perpecahan atau muncul sempalan-sempalan. Kalau pun masih ada orang yang bertahan dalam organisasi penyakitan seperti ini, ada 2 kemungkinan yang menjadi dasar pertimbangan baginya untuk bertahan. Pertama, dia ingin menyelamatkan organisasinya. Yang seperti ini sangat sedikit jumlahnya, dan kadang tidak dikenal orang. Atau yang kedua, dia ingin bonceng organisasi tersebut untuk membawanya sampai pada tujuan pribadinya. Tujuan pribadi manusia ada banyak macamnya, seperti : kedudukan, nama baik, dikenal orang, pasangan cantik / ganteng / shaleh, bermain-main, menghabiskan waktu bersama teman dan kesenangan dunia lainnya. Biasanya – kalau tidak semuanya, orang dengan pertimbangan yang kadua ini bila apa yang dicarinya tidak dia dapatkan, tidak akan bertahan lama juga.

Bila suatu organisasi tanpa “ideologi”, yang terlihat adalah “kebancian” karakter. Tidak memiliki warna yang jelas. Tidak jelas genre-nya. Sikap ambivalen akan sering muncul. Memiliki standar ganda kebenaran. Sehingga persoalan demi persoalan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, hanya menjadi perdebatan kusir antar personal dalam organisasi.

Bila suatu organisasi tanpa “ideologi”, semangat pun juga tidak ada, karena tidak tahu apa yang sedang dan akan diperjuangkan. Tidak memiliki arah gerakan yang jelas karena dis-orientasi. Organisasi hanya dijadikan tempat kumpul, curhat, iuran bulanan, arisan, ngerumpi, dan bermain – main. Dan masih banyak lagi dampak negatif yang sering muncul ke permukaan. Dan bila masalah mendasar ini tidak segera diselesaikan, masalah demi masalah yang bersifat internal akan senantiasa muncul. Artinya, keruntuhan organisasi sudah mengancam.

Dalam fisik manusia maupun dalam suatu organisasi tidak lepas dua masalah, yaitu masalah kronis dan masalah akut. Kronis berarti sesuatu yang mendasar, dan sering kali tidak tampak dan tidak terasa rasa “sakit”nya. Akan tetapi, masalah kronis adalah akar bagi tumbuhnya masalah-masalah akut. Akut berarti sesuatu yang muncul ke permukaan, yang sering dirasakan rasa “sakit” nya dan yang menjadi pusat perhatian untuk segera mendapatkan penanganan. Orang sering kali terjebak dan berkutat dalam permasalahan akut ini, sehingga lalai terhadap permasalahan kronis yang dideritanya. Padahal selama masalah kronis belum diselesaikan, masalah-masalah yang bersifat akut tidak akan pernah bisa selesai.

Contoh, ketika orang menderita hipertensi. Ketika kambuh, masalah yang sering muncul adalah sakit kepala. Ini adalah masalah akutnya. Orang biasanya terus lari mencari aspirin, bodrex, dsb. utk menyembuhkan sejenak sakit kepala ini. Derita ini akan terus terjadi (secara temporal) jika permasalah kronisnya tidak diselesaikan. Permasalahan kronis penyakit hipertensi adalah adanya endapan garam pada pembuluh yang mempersempit saluran pembuluh darah. Endapan garam inilah masalah kronisnya. Bila endapan ini dapat dihilangkan, sakit kepala yang biasa kambuh -secara rutin- tidak akan terjadi lagi.

Demikian juga halnya dengan permasalah di dalam organisasi. Kita sering terjebak dalam permasalah akut yang memang menyakitkan, seperti kekecewaan antar personal, sikap saling sikut, hilangnya sikap saling percaya, saling mencurigai, persaingan negatif, hilang semangat juang, tidak komitmen dan sebagainya. Saking asyiknya dengan permasalahan akut, biasanya kita lalai dan lengah untuk menelurusi permasalah mendasar yang memang tak tampak dan tak terasa sakitnya.

Henry David Thoreau pernah mengatakan, ” Daripada seribu kali memangkas ranting dan cabang pohon kejahatan, akan lebih efektif bila Anda sekali saja memenggal akarnya.”

Ideologi, itulah akar dari setiap organisasi. Dan, barangkali itulah yang menjadi biang keladi dari permasalahan-permasalahan dalam organisasi.

*Alumni IMM UGM

Dirasa kurang efektif dan tidak reseprentatif dalam mengajarkan sebuah nilai-nilai agama islam didalam sebuah kelas formal di kampus, maka perlunya sebuah metode yang mampu dan efektif, sehingga muncullah gagasan untuk menerapan sistem atau metode asistensi. Metode yang secara langsung dan fokus yang dilakukan seorang pengajar atau pemandu dalam memberikan ajaran-ajaran islam kepada beberapa orang dalam sebuah kelompok. Sistem inilah yang ternyata melahirkan sebuah hasil yang memuaskan, baik ditinjau dari pihak kampus yang mudah dalam penilean mahasiswa dalam kuliah agama islam, yang tidak hanya secara sederhana dinilai dari kognitif saja. Dari segi mahasiswa sendiri keuntungan system ini dapat dilihat dari lebih mudahnya mahasiswa dalam saling menimba ilmu antara pemandu dengan peserta. AAI Sistem ini terinspirasi dari metode awal dakwah Nabi Muhammad SAW ketika baru saja diangkat menjadi seorang rosul. Metode dakwah yang diterapkan pada awal kerosullan nabi yang sukses menciptakan istilah Assabiqunalawalun atau sebutan untuk orang-orang awal yang masuk islam dalam periode dakwah rosulluloh, yang banyak dalam membantu dakwah nabi Muhammad SAW tentu saja karena keikhlash mereka yang hanya mengharap ridho Alloh SWT, dan tegaknya agama Islam. kesuksesan inilah yang selanjutnya di lanjukan oleh para sahabat rosul dan ulama-ulama kita terdahulu tentu karena masih dengan konsep dan semanangat yang sama yaitu hanya mengharapkan ridho Alloh, keikhlasan tanpa mengharapkan suatu apapun dan berjuang dengan sekuat tenaga.

* Asistensi Agama Islam ditengah badai.

Subtitle inilah mungkin untuk menggambarkan bagaimana kondisi AAI saat ini di Universitas Gadjah Mada. Semakin kita jauh mengayuh sampan, tentu badai akan semakin sering menghapiri kita. Pepatah melayu yang sering kita dengar mungkin juga cocok untuk kita terapkan, jauh AAI telah mengembangkan layarnya tentu permasalahan satu demi satu muncul, baik itu datangnya dari internal maupun eksternal. Mulai dari tekhnis pelaksanaan yang masih kurang baik, ketidak eksisan AAI, keraguan pihak-pihak tertentu mengenai manfaat dan kepentingan apa yang sebenarnya di usahakan di AAI ini, ataukah masih sesuai koridor dalam pelaksanaanya ataukah hanya telah menjadi sebuah alat untuk kepentingan-kepentingan tertentu bagi sekelompok golongan di kalangan Mahasiswa. Bahkan sampai pada isu-isu yang berkenaan dengan permasalahan sosial dan kebudayaan seperti kecenderungan Mahasiswa sekarang yang kurang sadar untuk mengkaji lebih dalam soal nilai-nilai dan pengetahuan tentang agama islam, sehingga Mahasiswa cenderung tidak serius dalam mengikuti AAI dan seolah-olah lebih hanya sekedar mencari nilai saja. Hal inilah kadang menghambat atau bahkan kadang mengurangi ghirah baik pengelola, pembibing dan peserta sendiri dalam menjalankan dakwah ini. Permalahan-permasalahan inilah sebenarnya menghambat kesuksesan AAI sebagai media dakwah yang efektif dikalangan Mahasiswa yang tentu saja penyelesaiannya menjadi tugas kita bersama-sama.

* Mengembalikan konsep ditengah badai.

Ghirah AAI harus tetap ditegakkan, ghirah sepeti apakah?, tentu sebuah ghirah yang telah dicontohkan oleh suri tauladan kita, atau uswah kita Nabi Muhammad SAW. Sebuah ghirah yang Alloh tanamkan untuk utusanya, dan seharunya mari kita mencoba untuk mulai kita tanamkan pada diri kita. Yaitu sebuah ghirah untuk mengharapkan ridho Alloh, niat tulus, rela berkorban, dan tentu saja dengan ditambah bekal ilmu yang banyak. Hal itulah yang seharusnya kita pikirkan bersama-sama, dan tentu diawali dengan kesadaran kita masing-masing. Hal-hal tersebut diatas merupakan dasar penyelesaian permasalahan dari berbagai permasalahan yang ada. Jika kita mampu menerapkan pada diri kita terutama sebagai seorang pemandu maka, permasalahan yang banyak terjadi akan kita sikapi dengan bijak. Yang akan membawa pada sebuah penyelesaian yang mudah, karena kita sudah mempunyai dasar kenyakinan dan pemikiran yang kuat. AAI memang sangat singkat. Akan tetapi makna, nilai pemahaman akan agama islam, pengamalan agama islam dan sebuah kebersamaan yang didapat dari AAI, haruslah menjadi sebuah kenangan tersendiri dan abadi bagi para asisiten dan khususnya peserta. Kenangan inilah yang akan membawa pada sebuah pengamalan akan agama islam dimanapun mereka berada. Sebuah Konsep yang ditawarkan kembali, yang sebenarnya konsep ini mengembangkan dan lebih mendalami dengan memahami konsep dari Rosululloh yang seharusnya diaplikasikan dalam kehidupan kita. Konsep yang sangat tekhnis inilah, muncul ketika keadaan para peserta AAI yang cenderung kemauawannya menurun untuk mengikuti asistensi ini. Mungkin saat ini peserta memandang AAI hanya duduk manis dan dengerin ceramah tentor tanpa tindak lanjut kebelakang dari pihak tentor, dan melemahnya ghirah dakwah para pemandu. persepsi inilah yang harus kita rubah. Mungkin konsep ini sudah banyak diusulkan atau bahkan telah dilaksanakan oleh segelintir pemandu di fakultas tertentu. Kongkret konsep yang ditawarkan adalah metode dakwah yang bersifat humanis. Tentu kita sudah tahu secara garis besar metode dakwah ini, yaitu dengan memanusiakan manusia. Yang sebenarnya merupakan konsep yang menjadi kunci sukses Rosululloh dalam berdakwah. Seharusnya mulai saat ini kita belajar bagaimana dahulu Nabi menjalin hubungan sosialnya dengan masyarakat Arap yang sangat bagus sehingga banyak kisah-kisah yang menyebutkan bahwa keberhasilan dakwah beliau, karena bagaimana beliau mampu bergaul dan memahami orang-orang pada masa itu. Konsep inilah yang harus kita tumbuhkan lagi di dalam AAI ini baik dengan cara pendekatan-pendekatan khusus yang dilakukan pendamping, mencoba memahami setiap peserta, dan mencoba untuk menjadi seorang yang selalu menawarkan dan membantu dalam setiap penyelesaian yang dihadapi oleh para peserta. Inilah pengaplikasian sebuah iman dan taqwa yang sesungguhnya, dan mungkin hal inilah yang masih menjadi tanggungan kita bersama, mari mulailah kita fikirkan dan selalu berusaha mempelajari bersama-sama, dengan keistiqomahan dengan hanya mengharapkan keridhoan NYA. Waullohuaklam.

*) Staff Bidang Dakwah PK IMM UGM 2009-2010